Wisata Sejarah Peninggalan Belanda di Sukabumi

Kawasan wisata di Sukabumi tidak hanya menyuguhkan pemandangan alam yang indah nan asri, tetapi juga membawa wisatawan ke wisata sejarah karena sebagian besar tempat wisata itu dibangun pada zaman Belanda.

Di Selabintana yang terletak 7 kilometer dari kota Sukabumi, misalnya, wisatawan akan mendapatkan jejak sejarah peninggalan Belanda yang dipadu dengan panorama Gunung Gede-Pangrango. Hotel yang dibuat pada tahun 1900-an oleh seorang berkebangsaan Belanda tetap bertahan hingga kini dan masih menjadi ikon Selabintana.

Kawasan wisata Danau Lido juga dibuat pada zaman Belanda. Ketika itu pada tahun 1898, saat Belanda membangun Jalan Raya Bogor-Sukabumi, mereka mencari tempat untuk peristirahatan para petinggi pengawas pembangunan jalan dan pemilik perkebunan.
Danau Lido sendiri adalah danau alam yang letaknya di lembah Cijeruk dan Cigombong. Jika dilihat dari atas, Danau Lido seperti mangkuk di kaki Gunung Gede-Pangrango. Di dekat danau ini juga terdapat air terjun Curug Cikaweni yang mengalirkan air yang sangat dingin.

Kawasan ini baru dibuka untuk umum pada tahun 1940 setelah Ratu Wilhelmina datang dan beristirahat di Lido pada tahun yang sama. Ketika itu, restoran pertama diresmikan sebagai pelengkap fasilitas kawasan wisata dan juga untuk menjamu Sang Ratu.

Berbeda dengan Danau Lido, Situ Gunung bukanlah danau alam. Dari berbagai cerita rakyat setempat dan data dari pengelola taman wisata, danau ini ternyata buatan manusia.

Konon, pada tahun 1800-an, danau ini dibuat oleh bangsawan Mataram Rangga Jagad Syahadana atau Mbah Jalun (1770-1841). Tokoh ini merupakan buronan penjajah yang akhirnya menetap di kawasan Kasultanan Banten, tepatnya di kaki Gunung Gede-Pangrango.

Mbah Jalun merasa begitu bahagia ketika istrinya yang berasal dari Kuningan-Cirebon melahirkan seorang anak laki-laki, Rangga Jaka Lulunta. Perasaan bangga, bahagia, dan penuh syukur itu diwujudkannya dengan membangun Situ Gunung.

Telaga Situ Gunung kemudian diambil alih oleh Belanda dan kemudian dibangunlah beberapa infrastruktur pada tahun 1850.

Di kawasan ini pernah dibangun hotel dengan nama Hotel Situ Gunung.

Kini di Situ Gunung tersedia penginapan yang cukup nyaman dengan fasilitas air panas. Apabila memilih berkemah, pelancong bisa membawa tenda sendiri atau menyewa tenda dari pengelola. Fasilitas mandi cuci kakus juga tersedia di areal perkemahan itu. (AHA/NEL/ARN) KOMPAS

sumber: http://blog.cicurug.com/wisata/wisata-sejarah-peninggalan-belanda-di-sukabumi/

Sejarah Kuningan

Diperkirakan ± 3.500 tahun sebelum masehi sudah terdapat kehidupan manusia, hal ini didasarkan kepada peninggalan yang ditemukan di Wilayah Kuningan, salah satu bukti peninggalan tersebut terdapat di Kampung Cipari Kelurahan Cigugur yaitu pada tahun 1972 ditemukan peninggalan dengan identifikasi sebuah peti kubur batu, pekakas dari batu dan keramik dan diperkirakan pada masa itu terdapat pemukiman manusia yang telah memiliki kebudayaan tinggi.
Suatu pemukiman masyarakat manusia tersebut baru terwujud dalam bentuk suatu kekuatan politik seperti halnya negara, sebagaimana dituturkan dalam cerita parahyangan dengan nama KUNINGAN.

Negara / Kerajaan Kuningan tersebut berdiri setelah dinobatkan SEUWEUKARMA sebagai Raja/Kepala pemerintahan yang kemudian bergelar RAHIYANG TANGKUKU atau SANG KUKU yang bersemayam di Arile atau Saunggalah.
SEUWEUKARMA menganut ajaran “DANGIANG KUNING’ dan berpegang kepada “SANGHIYANG DHARMA” (Ajaran Kitab Suci). Serta “SANGHIYANG RIKSA” (sepuluh pedoman hidup). Ekspansi kekuasaan kuningan pada jaman kekuasaan seuweukarma menyeberang sampai negeri melayu. Pada saat itu masyarakat kuningan merasa hidup aman dan tentram di bawah pi
mpinan Seuweukarma yang bertahta sampai berusia lama.
Perkembangan kerajaan kuningan selanjutnya seakan akan terputus, dan baru pada 1175 masehi muncul lagi. Kuningan pada waktu itu menganut agama Hindu di bawah pimpinan RAKEAN DARMARIKSA dan merupakan Daerah otonom yang masuk wilayah kerajaan Sunda yang terkenal dengan nama Pajajaran , dan termasuk cirebon pada tahun 1389 masehi masuk kekuasaan kerajaan pajajaran, namun pada abad ke-15 cirebon sebagai kerajaan islam menyatakan kemerdekaannya dari pakuan pajajaran.

Pada tahun 1470 masehi datang ke Cirebon seorang ulama besar agama Islam yaitu SYEH SYARIF HIDAYATULLAH putra SYARIF ABDULAH dan ibunya RARA SANTANG atau SYARIFAH MO’DAIM putra Prabu SYARIF HIDAYATULLAH adalah murid SAYID RAHMAT yang lebih dikenal dengan nama SUNAN NGAMPEL yang memimpin daerah ampeldenta.
Kemudian SYEH SYARIF HIDAYATULLAH ditugaskan oleh sunan ngampel untuk menyebarkan agama islam di daerah Jawa Barat, dan mula-mula tiba di Cirebon yang pada waktu Kepala Pemerintahan Cirebon dipegang oleh Haji DOEL IMAN.
Pada waktu 1479 masehi Haji Doel Iman berkenan menyerahkan kepada syarif hidayatullah setelah menikah dengan putrinya. Karena terdorong oleh hasrat ingin menyebarkan agama Islam, pada tahun 1481 Masehi Syeh Syarif Hidayatullah berangkat ke daerah Lurangung yang masuk wilayah Cirebon Selatan yang pada waktu itu dipimpin oleh KI GEDENG LURAGUNG yang bersaudara dengan KI GEDENG KASMAYA dari Cirebon, selanjutnya Ki Gedeng Luragung memeluk agama Islam.

Pada waktu Syeh Syarif Hidayatullah di Luragung, datanglah Ratu Ontin Nio istrinya dalam keadaan hamil dari negeri Cina (bergelar: Ratu Rara Sumanding) ke Luragung, dari Ratu Ontin Nio alias Ratu Lara Sumanding lahir seorang putra yang tampan dan gagah yang diberi nama Pangeran Kuningan. setelah dari Luragung, Syeh Syarif Hidayatullah dengan rombongan menuju tempat tinggal Ki Gendeng Kuningan di Windu Herang, dan menitipkan Pangeran Kuningan yang masih kecil kepada Ki Gendeng Kuningan agar disusui oleh istri Ki Gendeng Kuningan, karena waktu itu Ki Gendeng Kuningan mempunyai putera yang sebaya dengan Pangeran Kuningan nemanya Amung Gegetuning Ati yang oleh Syeh Syarif Hidayatullah diganti namanya menjadi Pangeran Arya Kamuning serta beliau memberikan amanat bahwa kelak dimana Pangeran Kuningan sudah dewasa akan dinobatkan menjadi Adipati Kuningan.

Setelah Pangeran Kuningan dan Pangeran Arya Kamuning tumbuh dewasa, diperkirakan tepatnya pada bulan Muharam tanggal 1 September 1498 Masehi, Pangeran Kuningan dilantik menjadi kepala pemerintahan dengan gelar Pangeran Arya Adipati Kuningan dan dibantu oleh Arya Kamuning. Maka sejak itulah dinyatakan sebagai titik tolak terbentuknya pemerintahan Kuningan yang selanjutnya ditetapkan menjadi tanggal hari jadi Kuningan.

http://kuningankab.go.id

Asal Usul Negeri Sembilan dan hubungannya dengan Minangkabau

NEGRI SEMBILAN termasuk salah satu negara bagian yg menjadi negara Federasi Malaysia. Luas negara bagian tersebut 2.580 mil persegi, dengan berbagai suku bangsa antara lain, Cina, Benggali, dan Melayu, dari sebahagian suku bangsa Melayu termasuk suku bangsa Minangkabau. Dan tatanan kehidupan Melayu tersebut masih memakai adat istiadat Minangkabau.

Negri Sembilan sebuah kerajaan yang pemerintahannya berdasarkan Konstitusi yang disebut : Perlembagaan Negri, dan Badan Legislatifnya bernama Dewan Perhimpunan / Perundingan Negri yang dipilih oleh rakyat dalam Pemilihan Umum atau dengan istilah PILIHAN RAYA. Pelaksanaan pemerintahan dilaksanaan oleh Menteri Besar yang didampingi oleh beberapa orang anggota yg bernama "Angota Majelis Musyawarat Kerajaan Negeri. Gelar raja ialah: Duli yang mulia yang dipertuan besar Negeri Sembilan.

Kedatangan bangsa Minangkabau

Sebelum Negri Sembilan bernama demikian di Malaka sudah berdiri sebuah kerajaan yg terkenal, dan pelabuhan Melaka menjadi pintu gerbang untuk masuk kedaerah pedalaman tanah semenanjung tersebut. Maka sebelum berdiri Negri Sembilan datang rombongan demi rombongan dari Minangkabau dan tinggal menetap disana.

ROMBONGAN PERTAMA.

Mula-mula datang serombongan yg dipimpin seorang datuk yg bergelar Datuk Raja dengan istrinya Tok Seri. Tetapi kurang jelas dari mana asal mereka di Minangkabau. Mereka dalam perjalanan ke Negri Sembilan singah di Siak dan kemudian meneruskan perjalanan menyeberang selat Malaka terus ke Johor. Dari Johor mereka pergi ke Naning terus ke Rembau. Dan akhirnya menetap disebuah tempat yg bernama Londar Naga. Sebab disebut demikian kerena disana ditemui kesan-kesan alur naga. Sekarang tempat itu bernama Kampung Galau.

ROMBONGAN KEDUA
.
Pemimpin rombongan ini bergelar Datuk Rajo kuga dan berasal dari keluarga Datuk Bandaro Penghulu Alam dari Sungai Tarok. Rombongan ini menetap disebuah tempat yg kemudian terkenal dengan kampung Sungai Layang.

ROMBONGAN KETIGA.

Rombongan ini berasal dari Batu Sangkar, keluarga Datuk Mangkudun Sati di Sumanik. Mereka dua orang orang bersaudara yaitu, Sutan Sumanik dan Johan Kebesaran. Rombongan ini dalam perjalannya singgah juga di Siak, Malaka dan Rembau. Kemudian membuat perkampungan yg bernama Tanjung Alam yg kemudian berganti dengan nama Gunung Pasir.

ROMBONGAN KEEMPAT.
Rombongan ini datang dari Sarilamak, Payakumbuh, diketuai oleh Datuk Putih dan mereka datang pada Sutan Sumanik yg duluan membuka perkampungan di Negri Sembilan ini. Datuk Putih terkenal sebagai seorang pawang atau bomoh yg ahli ilmu kebatinan. Beliaulah yg memberi nama Seri Menanti bagi tempat istana raja yg sekarang ini.

Kemudian berturut-turut datang lagi rombongan lain diantaranya yg tercatat oleh sejarah Negri Sembilan ialah :
Rombongan yg bermula mendiami Rembau datang dari Batu Hampar, Payakumbuh dengan pengiringnya dari Batu Hampar dan dari Mungka. Nama beliau Datuk Lelo Balang. Kemudian menyusul adik beliau yg bernama Datuk Laut Dalam dari kampung Tiga Nenek.

BERSUKU DUA BELAS

Walaupun penduduk Negri Sembilan mengakui ajaran-ajaran Datuk Parapatiah nan Sabatang, tetapi mereka tidak membagi persukuan atas empat bagian seperti di Minangkabau. Mungkin disebabkan situasi dan perkembangannya sebagai kata pepatah juga : Dekat mencari suku jauh mencari hindu, maka suku-suku di Negeri Sembilan berasal dari luhak dari tempat mereka datang atau negri asal mereka. Berdasarkan asal kedatangan mereka yang demikian terdapat 12 suku di Negri Sembilan yg masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Tanah Datar
2. Batuhampar,
3. Sari Lamak Pahang,
4. Sari Lamak Minangkabau,
5. Mungka,
6. Payakumbuh,
7. Sari Malanggang,
8. Tigo Batu,
9. Biduanda,
10. Tigo Nenek,
11. Anak Aceh,
12. Batu Balang.

a. Sekalipun mereka yg datang itu dari berbagai negri di Luhak Tanah Datar seperti ; Sumanik, Sungai Tarab, Pagaruyung, tetapi disini mereka hanya berkaum dengan suku "Tanah Datar"

b. Batu Hampar, adalah anak kamanakan Datuk Lelo Batang dan yang datang kemudian.

c. Yang dimaksud dengan Sari Lamak disini ialah kedatangan mereka dari dua jurusan yg pertama dengan melalui Pahang, dan lainnya langsung dari Minangkabau.

d. Yang dimaksud dengan Sari Malanggang mungkin Simalanggang, Payakumbuh.

e. Yang dimaksud dengan Tiga Batu ialah Tiga Batur Padang Berangan, Lubuk Batingkap dan Gurun.

f. Kurang jelas mana yg dimaksud dengan Tigo Nenek ini

g. Dan ada pula suku Anak Aceh dan kemungkinan juga mereka berasal dari suku Aceh yg disingkirkan dari Siak oleh orang Johor atau dengan cara lain.

h. Suku Biduanda berasal dari penduduk asli seperti suku Semang, Sakai, Jakun.

Fakta-fakta dan problem sejarah

Pada suatu tempat yg bernama Sungai Udang kira-kira 23 mil dari Seremban menuju Port Dickson terdapat sebuah makam. Disana terdapat beberapa batu bersurat seperti tulisan batu bersurat yg terdapat di Batu Sangkar. Orang yg bermakam disana bernama Syekh Ahmad dan berasal dari Minangkabau. Ia meninggal di tahun 872H atau 1467Masehi.
Dan masih menjadi tanda tanya yg belum terjawab, mengapa kedatangan Syekh itu dahulu ke Negri Sembilan dan dari luhak mana asalnya.

Dalam naskah pengiriman raja-raja yg delapan seorang diantaranya dikirimkan ke Rembau, Negri Sembilan bernama Malenggang Alam tetapi bila mana ditinjau sejarah Negri Sembilan raja Minangkabau pertama dikirim yaitu Raja Mahmud yg kemudian bergelar Raja Malewar.

Raja Malewar memegang kekuasan antara tahun 1773-1795. Beliau mendapat dua orang anak Tengku Totok dan putri bernama Tengku Aisah, beliau ditabalkan di Penajis Rembau dan kemudian pindah ke istana Sari Menanti. Sehingga sekarang masih populer pepatah yang berbunyi : Ber raja ke Johor, Bertali ke Siak, Bertuan ke Minangkabau.

Kedatangan beliau ke Negri Sembilan membawa rambut sehelai jika dimasukan kedalam sebuah batil atau cerana akan memenuhi batil atau cerana itu. Benda pusaka itu masih tetap dipergunakan bila menobatkan seorang raja baru. Sesudah Raja Malewar wafat pada tahun 1795 tidak diangkat putranya menjadi raja melainkan sekali lagi diminta seorang raja dari Minangkabau. Dan dikirimlah Raja Hitam dan dinobatkan dalam tahun 1795. Raja Hitam kawin dengan putri Raja Malewar yg bernama Tengku Aisyah sayang beliau tadak dikaruniai putra. Raja Hitam kawin dengan seorang perempuan lain bernama Encek Jingka. Dari istrinya ini beliau medapat empat orang putra/putri bernama Tengku Alang Husin, Tengku Ngah, Tengku Ibrahim, dan Tengku Alwi. Dan ketika beliau wafat dalam tahun 1908, juga tidak diangkat salah seorang putranya sebagai pengganti raja. Tetapi dikirimkan perutusan ke Pagaruyung untuk meminta seorang raja baru. Dan dikirimlah Raja Lenggang dari Minangkabau.

Raja Lenggang memerintah antara tahun 1808-1824. Raja Lenggang kawin dengan putri Raja Hitam dan berputra dua orang bernama ; Tengku Radin dan Tengku Imam. Ketika Raja Lenggang meninggal dinobatkan Tengku Radin menggantikan ayah beliau. Dan inilah raja pertama Negri Sembilan yg diangkat oleh pemegang adat dan undang-undang yg lahir di Negri Sembilan. Dan keturunan beliaulah yg turun-temurun menjadi raja di Negri Sembilan. Raja Radin digantikan oleh adiknya Raja Imam, tahun 1861-1869.

Dan selanjutnya raja-raja yg memerintah di Negri Sembilan :

Tengku Ampuan Intan (Pemangku Pejabat) 1869-1872.
Yang Dipertuan Antah 1872-1888.
Tuanku Muhammad 1888-1933.
Tuanku Abdul Rahman 3 Agust 1933-1 April 1960.
Tuanku Munawir 5 April 1960-14 April 1967.
Tuanku Ja'far 18 April 1967-
Demikian olahan dari Dato' Idris. Dan dari "Tambo Alam Minangkabau"

TERBENTUKNYA NEGRI SEMBILAN

Semasa dahulu kerajaan Negri Sembilan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Minangkabau. Yang menjadi raja dinegri ini berasal dari keturunan Raja Minangkabau. Istananya bernama Seri Menanti. Adatnya, peraturan sebahagian besar menurut undang-undang adat Minangkabau. Mereka mempunyai suku-suku seperti orang Minangkabau tetapi berbeda cara pemakaiannya.

Perpindahan penduduk terjadi bermula pada abad ke XIV yaitu ketika pemerintah menyarankan supaya rakyat memperkembang Minangkabau sampai jauh-jauh diluar negrinya. Mereka mencari tanah baru, daerah baru, dan menetap disana. Begitu jaga adat, undang-undang, kelaziman dinegri asalnya yang dipergunakan dinegri yang baru.

Pada abad ke XVI pemerintahan negri sudah mulai tersusun, mereka mendirikan kerajaan kecil sebanyak 9 kerajaan dan kesatuan kerajaan kecil itu mereka namakan NEGERI SEMBILAN. Negara kesatuan ini terjadi waktu Minangkabau mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil ini dan diperlindungkan dibawah kerajaan Johor. Sebabnya ialah kerajaan persatuan yg baru berdiri ini selalu diganggu oleh gerombolan anak raja Bugis yg dipimpin Daeng Kemboja. Setelah negara kesatuan ini terbentuk dengan mufakat bersama dengan kerajaan Johor dimintalah seorang anak raja Pagaruyung untuk dinobatkan menjadi raja Yang Dipertuan Seri Menanti.

Maka hubungan yg demikian rapat sejau berabad-abad itu menjadikan hubungan antara negara yang akrab : Minangkabau - Negeri Sembilan pada khususnya, Indonesia - Malaysia pada umumnya.

KETURUNAN MINANGKABAU di KALIMANTAN UTARA

Daerah Sabah dan Serawak adalah daerah bahagian timur Malaysia. Sejak berabad-abad yang lampau telah mengenal suku bangsa Minangkabau. Dalam tahun 1390 suku bangsa Minangkabau telah menjejakkan kakinya dipesisir Kalimantan Utara. Orang itu bernama Rajo Bagindo bersama dengan rombongannya. Ia menetap di negara bagian Serawak sekarang ini, dan sampai sekarang gelar datuk itu masih ada di Serawak.

Keturunan Rajo Bagindo tidak hanya di Serawak saja, tetapi mereka terdapat juga di Berunai dan dipulau Sulu Pilipina. Disana terdapat kuburan tua dibatu nisannya bertuliskan bahwa asalnya dari Minangkabau. Jaga menurut seorang anggota Senat Philipina yg bernama Olonto nenek moyangnya berasal dari Minangkabau yg bergelar Rajo Bagindo. Beliau raja di Sulu pada tahun 1410. Demikian keterangan yang diberikan Prof DR Hamka.

http://www.minangforum.com/archive/index.php/thread-4878.html

Museum Timah Sepi Pengunjung

Museum memang selalu identik dengan suasana yang tenang. Para pengunjung biasanya berusaha untuk tidak membuat suara berisik di situ, karena ingin khusyuk melihat-lihat koleksi di museum. Begitu pula dengan Museum Timah Indonesia yang ada di Kota Pangkalpinang. Museum tersebut selalu terasa tenang dan damai, hanya saja ketenangan tersebut bukan dikarenakan pengunjung tidak membuat suara berisik, melainkan karena tidak ada seorang pengunjung pun yang datang.

Pelaksana harian Humas PT. Timah Tbk Rofian Tagore, kepada Metro Bangka Belitung menjelaskan Museum Timah bukanlah museum budaya melainkan museum teknik. Museum tersebut hanya menampilkan benda-benda sejarah pertimahan yang berhubungan dengan aktivitas pertimahan dan tidak untuk menampilkan benda-benda budaya. �Kalaupun ada benda budaya yang ditampilkan di sana, karena Museum Timah kan cuma satu-satunya, jadi ya disimpan saja disana,� ungkap Rofian.

Museum Timah sudah didirikan sejak zaman UPTB (Unit Penambangan Timah Bangka). Setelah terjadi restrukturisasi dalam tubuh PT Tambang Timah (Persero), maka museum tersebut langsung dikelola oleh PT. Timah. Lalu, diadakanlah renovasi terhadap bangunan museum pada tahun 1979.

Alasan PT. Timah memilih bangunan yang sekarang menjadi Museum Timah itu adalah karena bangunan tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi. Pada masa perjuangan, gedung tersebut sering dijadikan gedung pertemuan. Bahkan, Bung Karno dan Bung Hatta pun pernah menginap disana.

Seluruh biaya operasional dan perawatan museum tersebut sepenuhnya ditanggung oleh PT. Timah. Dalam satu tahun, PT. Timah mengeluarkan dana sebesar Rp. 24 juta. Uang tersebut digunakan untuk membayar dua karyawan yang bertugas untuk menjaga dan merawat museum, serta untuk membeli barang-barang kebutuhan perawatan museum.

Museum Timah dibuka dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB setiap harinya. Bila pengunjung membutuhkan informasi yang lebih lengkap mengenai koleksi yang ada di museum, maka penjaga akan menghubungi pihak Humas PT. Timah untuk datang dan memberikan informasi yang dibutuhkan pengunjung.

Disinggung mengenai proses pengumpulan koleksi yang ada di museum, Rofian menjelaskan hampir semua koleksi yang ada di museum timah adalah bekas aktivitas penambangan timah. Ada juga yang merupakan titipan atau sumbangan dari kolektor yang memiliki benda-benda bersejarah yang berhubungan dengan pertimahan.

�Terkadang kita menghubungi kolektor dan mengajak mereka bekerja sama untuk menyumbangkan koleksinya ke museum dengan memberikan kompensasi berupa ganti rugi. Tapi, ada juga yang memang ingin menyumbangkan benda sejarah miliknya ke museum,� ungkap Rofian.

Ketika dikonfirmasi mengenai isu yang beredar bahwa museum Timah pernah mengalami kehilangan sebagian dari koleksinya, Rofian membantah keras. �Sampai sekarang, tidak ada koleksi museum yang hilang,� ungkapnya.

Sungguh sangat disayangkan, museum yang menyimpan saksi bisu perjalanan pertimahan di Bangka Belitung tersebut sangat jarang didatangi pengunjung. Menanggapi hal tersebut, Rofian mengatakan sebagian masyarakat Babel memang kurang tertarik pada benda-benda bersejarah.

�Mungkin kebutuhan masyarakat kita tidak tersalurkan pada benda-benda bersejarah,� ucapnya. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap benda-benda bersejarah juga menjadi salah satu penyebab sepinya pengunjung yang datang ke museum.


Pintu Musuem Selalu Tertutup

Rika, Pelajar SMK Perikanan Pangkalpinang mengakui, bahwa ia belum pernah mengunjungi Museum Timah. Ia merasa enggan untuk datang karena melihat suasana museum yang sangat sepi dan terkesan tertutup untuk umum.

�Habisnya, setiap kali saya lewat depan museum, pintunya selalu tertutup, jadi saya kira museum itu bukan untuk umum dan tidak buka setiap hari,� ungkap siswi berusia 15 tahun ini.

Tak berbeda dengan Rika, Linda selaku Wakil Ketua OSIS SMK Perikanan Pangkalpinang mengungkapkan, bahwa sebenarnya dia sangat ingin mengunjungi Museum Timah. Hanya saja,keadaan museum yang selalu sepi membuat niatnya tersebut tertunda.

Ia merasa bingung mengenai cara mengunjungi Museum Timah, karena menurutnya museum seolah menutup diri. Pintu yang selalu tertutup membuat Linda mengurungkan niat untuk datang.

Linda menyarankan agar pihak museum menempelkan jadwal berkunjung di gerbang museum, agar masyarakat bisa tahu bahwa museum memang dibuka untuk umum.

http://metrobangkabelitung.wordpress.com/2008/04/29/museum-timah-sepi-pengunjung/

Biografi Tan Malaka

Tan Malaka atau Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka (lahir di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 2 Juni 1897 – wafat di Jawa Timur, 21 Februari 1949 pada umur 51 tahun[1]) adalah seorang aktivis pejuang nasionalis Indonesia, seorang pemimpin komunis, dan politisi yang mendirikan Partai Murba. Pejuang yang militan, radikal dan revolusioner ini banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbobot dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan perjuangan yang gigih maka ia dikenal sebagai tokoh revolusioner yang legendaris.

Dia kukuh mengkritik terhadap pemerintah kolonial Hindia-Belanda maupun pemerintahan republik di bawah Soekarno pasca-revolusi kemerdekaan Indonesia. Walaupun berpandangan komunis, ia juga sering terlibat konflik dengan kepemimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tan Malaka menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pembuangan di luar Indonesia, dan secara tak henti-hentinya terancam dengan penahanan oleh penguasa Belanda dan sekutu-sekutu mereka. Walaupun secara jelas disingkirkan, Tan Malaka dapat memainkan peran intelektual penting dalam membangun jaringan gerakan komunis internasional untuk gerakan anti penjajahan di Asia Tenggara. Ia dinyatakan sebagai "Pahlawan revolusi nasional" melalui ketetapan parlemen dalam sebuah undang-undang tahun 1963.

Riwayat
Saat berumur 16 tahun, 1912, Tan Malaka dikirim ke Belanda.
Tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai guru disebuah perkebunan di Deli. Ketimpangan sosial yang dilihatnya di lingkungan perkebunan, antara kaum buruh dan tuan tanah menimbulkan semangat radikal pada diri Tan Malaka muda.
Tahun 1921, ia pergi ke Semarang dan bertemu dengan Semaun dan mulai terjun ke kancah politik
Saat kongres PKI 24-25 Desember 1921, Tan Malaka diangkat sebagai pimpinan partai.
Januari 1922 ia ditangkap dan dibuang ke Kupang.
Pada Maret 1922 Tan Malaka diusir dari Indonesia dan mengembara ke Berlin, Moskwa dan Belanda.
Perjuangan

Tan Malaka juga seorang pendiri partai Murba, berasal dari Sarekat Islam (SI) Jakarta dan Semarang. Ia dibesarkan dalam suasana semangatnya gerakan modernis Islam Kaoem Moeda di Sumatera Barat.

Tokoh ini diduga kuat sebagai orang di belakang peristiwa penculikan Sutan Sjahrir bulan Juni 1946 oleh "sekelompok orang tak dikenal" di Surakarta sebagai akibat perbedaan pandangan perjuangan dalam menghadapi Belanda.

Pada tahun 1921 Tan Malaka telah terjun ke dalam gelanggang politik. Dengan semangat yang berkobar dari sebuah gubuk miskin, Tan Malaka banyak mengumpulkan pemuda-pemuda komunis. Pemuda cerdas ini banyak juga berdiskusi dengan Semaun (wakil ISDV) mengenai pergerakan revolusioner dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu juga merencanakan suatu pengorganisasian dalam bentuk pendidikan bagi anggota-anggota PKI dan SI (Sarekat Islam) untuk menyusun suatu sistem tentang kursus-kursus kader serta ajaran-ajaran komunis, gerakan-gerakan aksi komunis, keahlian berbicara, jurnalistik dan keahlian memimpin rakyat. Namun pemerintahan Belanda melarang pembentukan kursus-kursus semacam itu sehingga mengambil tindakan tegas bagi pesertanya.

Melihat hal itu Tan Malaka mempunyai niat untuk mendirikan sekolah-sekolah sebagai anak-anak anggota SI untuk penciptaan kader-kader baru. Juga dengan alasan pertama: memberi banyak jalan (kepada para murid) untuk mendapatkan mata pencaharian di dunia kapitalis (berhitung, menulis, membaca, ilmu bumi, bahasa Belanda, Melayu, Jawa dan lain-lain); kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengikuti kegemaran mereka dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan; ketiga, untuk memperbaiki nasib kaum miskin. Untuk mendirikan sekolah itu, ruang rapat SI Semarang diubah menjadi sekolah. Dan sekolah itu bertumbuh sangat cepat hingga sekolah itu semakin lama semakin besar.

Perjuangan Tan Malaka tidaklah hanya sebatas pada usaha mencerdaskan rakyat Indonesia pada saat itu, tapi juga pada gerakan-gerakan dalam melawan ketidakadilan seperti yang dilakukan para buruh terhadap pemerintahan Hindia Belanda lewat VSTP dan aksi-aksi pemogokan, disertai selebaran-selebaran sebagai alat propaganda yang ditujukan kepada rakyat agar rakyat dapat melihat adanya ketidakadilan yang diterima oleh kaum buruh.

Seperti dikatakan Tan Malaka pada pidatonya di depan para buruh “Semua gerakan buruh untuk mengeluarkan suatu pemogokan umum sebagai pernyataan simpati, apabila nanti menglami kegagalan maka pegawai yang akan diberhentikan akan didorongnya untuk berjuang dengan gigih dalam pergerakan revolusioner”.

Pergulatan Tan Malaka dengan partai komunis di dunia sangatlah jelas. Ia tidak hanya mempunyai hak untuk memberi usul-usul dan dan mengadakan kritik tetapi juga hak untuk mengucapkan vetonya atas aksi-aksi yang dilakukan partai komunis di daerah kerjanya. Tan Malaka juga harus mengadakan pengawasan supaya anggaran dasar, program dan taktik dari Komintern (Komunis Internasional) dan Profintern seperti yang telah ditentukan di kongres-kongres Moskwa diikuti oleh kaum komunis dunia. Dengan demikian tanggung-jawabnya sebagai wakil Komintern lebih berat dari keanggotaannya di PKI.

Sebagai seorang pemimpin yang masih sangat muda ia meletakkan tanggung jawab yang sangat berat pada pundaknya. Tan Malaka dan sebagian kawan-kawannya memisahkan diri dan kemudian memutuskan hubungan dengan PKI, Sardjono-Alimin-Musso.

Pemberontakan 1926 yang direkayasa dari Keputusan Prambanan yang berakibat bunuh diri bagi perjuangan nasional rakyat Indonesia melawan penjajah waktu itu. Pemberontakan 1926 hanya merupakan gejolak kerusuhan dan keributan kecil di beberapa daerah di Indonesia. Maka dengan mudah dalam waktu singkat pihak penjajah Belanda dapat mengakhirinya. Akibatnya ribuan pejuang politik ditangkap dan ditahan. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh dan banyak yang dibuang ke Boven Digoel, Irian Jaya. Peristiwa ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menangkap, menahan dan membuang setiap orang yang melawan mereka, sekalipun bukan PKI. Maka perjaungan nasional mendapat pukulan yang sangat berat dan mengalami kemunduran besar serta lumpuh selama bertahun-tahun.

Tan Malaka yang berada di luar negeri pada waktu itu, berkumpul dengan beberapa temannya di Bangkok. Di ibu kota Thailand itu, bersama Soebakat dan Djamaludddin Tamin, Juni 1927 Tan Malaka memproklamasikan berdirinya Partai Republik Indonesia (PARI). Dua tahun sebelumnya Tan Malaka telah menulis "Menuju Republik Indonesia". Itu ditunjukkan kepada para pejuang intelektual di Indonesia dan di negeri Belanda. Terbitnya buku itu pertama kali di Kowloon, Hong Kong, April 1925.

Prof. Mohammad Yamin, dalam karya tulisnya "Tan Malaka Bapak Republik Indonesia" memberi komentar: "Tak ubahnya daripada Jefferson Washington merancangkan Republik Amerika Serikat sebelum kemerdekaannya tercapai atau Rizal Bonifacio meramalkan Philippina sebelum revolusi Philippina pecah…."

Peristiwa 3 Juli 1946 yang didahului dengan penangkapan dan penahanan Tan Malaka bersama pimpinan Persatuan Perjuangan, di dalam penjara tanpa pernah diadili selama dua setengah tahun. Setelah meletus pemberontakan FDR/PKI di Madiun, September 1948 dengan pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara akibat peristiwa itu.

Di luar, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi Republik Indonesia akibat Perjanjian Linggajati 1947 dan Renville 1948, yang merupakan buah dari hasil diplomasi Sutan Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Partai MURBA, 7 November 1948 di Yogyakarta.

Pada tahun 1949 tepatnya bulan Februari Tan Malaka hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya di tengah-tengah perjuangan bersama Gerilya Pembela Proklamasi di Pethok, Kediri, Jawa Timur. Tapi akhirnya misteri tersebut terungkap juga dari penuturan Harry A. Poeze, seorang Sejarawan Belanda yang menyebutkan bahwa Tan Malaka ditembak mati pada tanggal 21 Februari 1949 atas perintah Letda Soekotjo dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya[1].

Direktur Penerbitan Institut Kerajaan Belanda untuk Studi Karibia dan Asia Tenggara atau KITLV, Harry A Poeze kembali merilis hasil penelitiannya, bahwa Tan Malaka ditembak pasukan TNI di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri pada 21 Februari 1949.

Namun berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53, yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 menetapkan bahwa Tan Malaka adalah seorang pahlawan kemerdekaan Nasional.

Harry Poeze telah menemukan lokasi tewasnya Tan Malaka di Jawa Timur berdasarkan serangkaian wawancara yang dilakukan pada periode 1986 sampai dengan 2005 dengan para pelaku sejarah yang berada bersama-sama dengan Tan Malaka tahun 1949. Dengan dukungan dari keluarga dan lembaga pendukung Tan Malaka, sedang dijajaki kerja sama dengan Departemen Sosial Republik Indonesia untuk memindahkan kuburannya ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tentu untuk ini perlu tes DNA, misalnya. Tetapi, Depsos dan Pemerintah Provinsi Jatim harus segera melakukannya sebelum masyarakat setempat secara sporadis menggali dan mungkin menemukan tulang belulang kambing yang bisa diklaim sebagai kerangka jenazah sang pahlawan nasional.

Tidak kurang dari 500 kilometer jarak ditempuh ribuan orang selama dua bulan dari Madiun ke arah Pacitan, lalu ke Utara, sebelum akhirnya mereka, antara lain Amir Sjarifuddin, ditangkap di wilayah perbatasan yang dikuasai tentara Belanda. Ia juga menemukan arsip menarik tentang Soeharto. Selama ini sudah diketahui bahwa Soeharto datang ke Madiun sebelum meletus pemberontakan. Soemarsono berpesan kepadanya bahwa kota itu aman dan agar pesan itu disampaikan kepada pemerintah. Poeze menemukan sebuah arsip menarik di Arsip Nasional RI bahwa Soeharto pernah menulis kepada ”Paduka Tuan” Kolonel Djokosoejono, komandan tentara kiri, agar beliau datang ke Yogya dan menyelesaikan persoalan ini. Soeharto menulis ”saya menjamin keselamatan Pak Djoko”. Dokumen ini menarik karena ternyata Soeharto mengambil inisiatif sendiri sebagai penengah dalam peristiwa Madiun. Harry Poeze telah menemukan lokasi tewasnya Tan Malaka di Jawa Timur. Lokasi tempat Tan Malaka disergap dan kemudian ditembak adalah Dusun Tunggul, Desa Selopanggung, di kaki Gunung Wilis.


Madilog

Madilog merupakan istilah baru dalam cara berpikir, dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Bagi filsafat, idealisme yang pokok dan pertama adalah budi (mind), kesatuan, pikiran dan penginderaan. Filsafat materialisme menganggap alam, benda dan realita nyata obyektif sekeliling sebagai yang ada, yang pokok dan yang pertama.

Bagi Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) yang pokok dan pertama adalah bukti, walau belum dapat diterangkan secara rasional dan logika tapi jika fakta sebagai landasan ilmu bukti itu ada secara konkrit, sekalipun ilmu pengetahuan secara rasional belum dapat menjelaskannya dan belum dapat menjawab apa, mengapa dan bagaimana.

Semua karya Tan Malaka dan permasalahannya didasari oleh kondisi Indonesia. Terutama rakyat Indonesia, situasi dan kondisi nusantara serta kebudayaan, sejarah lalu diakhiri dengan bagaimana mengarahkan pemecahan masalahnya. Cara tradisi nyata bangsa Indonesia dengan latar belakang sejarahnya bukanlah cara berpikir yang teoritis dan untuk mencapai Republik Indonesia sudah dia cetuskan sejak tahun 1925 lewat Naar de Republiek Indonesia.

Jika membaca karya-karya Tan Malaka yang meliputi semua bidang kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan sampai kemiliteran (Gerpolek-Gerilya-Politik dan Ekonomi, 1948), maka akan ditemukan benang putih keilmiahan dan ke-Indonesia-an serta benang merah kemandirian, sikap konsisten yang jelas dalam gagasan-gagasan serta perjuangannya.

Ref : http://voiceofsubaltern.blogspot.com/2007/09/biografi-almarhum-tan-malaka-1894-1949.html
http://purwoko.staff.ugm.ac.id/web/?p=60
http://id.wikipedia.org/wiki/Tan_Malaka
http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/02/biografi-tan-malaka.html

Sjahrir: Dalam Pergolakan Diplomasi

Sjahrir merupakan satu dari sedikit sekali tokoh yang punya konsep dan langkah strategis dalam kecamuk revolusi. Ada dua orang yang pemikirannya populer dan dianut banyak kalangan pejuang republik: Tan Malaka dan Sutan Sjahrir. Dua tokoh pergerakan kemerdekaan yang dinilai steril dari noda kolaborasi dengan Pemerintahan Fasis Jepang. Sjahrir menuliskan pemikiran-pemikirannya dalam Perjuangan Kita. Sebuah risalah peta persoalan dalam revolusi Indonesia, sekaligus analisis ekonomi-politik dunia usai
Perang Dunia II. Tulisan-tulisannya inilah yang membuatnya tampak berseberangan dengan Soekarno yang mengandalkan politik masa.

Pada bulan November 1945, Sjahrir yang didukung pemuda ditunjuk oleh Soekarno untuk menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Sjahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia, sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri.

Karir Sjahrir tidak sepenuhnya mulus karena sikap Sjahrir yang cenderung mengedepankan diplomasi dalam upaya merebut kemerdekaan Indonesia. Puncaknya ketika kabinet Sjahrir hanya menuntut pengakuan atas kedaulatan Jawa dan Madura yang melawan arus besar pada saat itu yang menginginkan kedaulatan penuh atau angkat senjata. Pada tanggal 26 Juni 1946 terjadi penculikan atas Sjahrir oleh kelompok yang tidak puas, namun Mayjen Sudarsono dan pimpinan pemberontak berhasil ditangkap. Peristiwa ini dikenal sebagai pemberontakan 3 Juli 1946 yang gagal.

Setelah kejadian penculikan Sjahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri, tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Sjahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan Perundingan Linggar Jati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946. Sjahrirpun terus melakukan siasat diplomasi. Dengan siasat-siasat tadi, Sjahrir menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme pasca-Perang Dunia II. Pihak Belanda kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, menculik, dll. Karena itu sah bagi Belanda, melalui NICA, menegakkan tertib sosial sebagaimana kondisi Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II. Mematahkan propaganda itu, Sjahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri. Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947.

Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 14 Agustus 1947, Sjahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB, berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia. Sjahrir menyatakan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai Sjahrir mematahkan satu per satu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Van Kleffens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya.

Setelah kasus PRRI tahun 1958, hubungan Sutan Sjahrir dan Presiden Soekarno memburuk. Tahun 1962 hingga 1965, Sjahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke. Setelah itu Sjahrir diijinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss, dan akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966.

Metro Files / Sabtu, 6 Februari 2010 23:06 WIB
http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsprograms/2010/02/06/4598/Sjahrir-Dalam-Pergolakan-Diplomasi

Linggardjati ~Antara Soekarno dan Syahrir~

Proklamasi kemerdekaan Indonesia disikapi di Negeri Belanda dengan rasa kurang percaya. Salah satu sebab, karena selama perang Belanda terputus informasi mengenai perkembangan di Nederlands-Indie.

Negeri jajahan yang telah berubah menjadi Indonesia merdeka itu mengalami perubahan situasi secara menyolok. Kekuatan pendudukan Jepang telah takluk, menyerah. Namun pada saat bersamaan tidak ada penguasa yang siap mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang.

Mulailah revolusi Indonesia yang dimulai dengan chaos, di mana kelompok-kelompok milisi perjuangan bermunculan dan penculikan-penculikan terhadap sasaran asing beserta antek-anteknya merebak di mana-mana.

Orang Belanda menyebut periode ini sebagai periode ‘Bersiap’, mengambil serapan dari bahasa Indonesia. Akibat situasi itu banyak orang Belanda memilih tetap berada di kamp-kamp tawanan Jepang, di mana mereka sekurangnya berada di bawah perlindungan tentara Jepang.

Sementara itu di Negeri Belanda kegelisahan dan kecemasan terus meningkat. Keadaan menjadi jelas ketika Perdana Menteri Schermerhorn menyampaikan pidato melalui Radio Herrijzend Nederland pada 2 Januari 1946:

“Ribuan dari rakyat kita menerima surat dari Nederlands-Indie. Mereka menguatkan kecemasan itu hari demi hari. Bukan, bukan kecemasan tapi kegemasan atas apa yang terjadi di sana.”


“Setiap diri kita menerima surat seperti itu. Malam ini saya membaca surat dari seorang teman lama, yang menulis bahwa dia tidak berani menceritakan kepada ibunya yang tewas dibunuh dengan cara pengecut.”

PROTOKOL HOGE VELUWE

Pada tanggal 29 April 1946, 65 tahun yang lalu telah diterbitkan sebuah Protokol (semacam draft awal dari negosiasi diplomatic atau draft dokumen perjanjian sebenarnya) perundingan Indonesia-Belanda yang berlangsung di Hoge Veluwe sebuah daerah wisata hutan lindung yang indah, yang terletak ditengah negeri Belanda. Ditengah hutan yang dahulu adalah tempat berburu itu, terdapat sebuah Istana kecil yang pernah dimiliki keluarga Kröller-Müller. Kini sebagai daerah wisata, tempat rekreasi alam ini dilengkapi dengan danau yang indah, jalan untuk bersepeda dan sebuah museum yang memamerkan banyak lukisan pelukis Belanda terkenal, termasuk dari Vincent van Gogh..

Pada istana kecil perburuan (Hunting lodge) yang disebut diatas mulai tanggal 14 April 1946 sampai dengan 24 April 1946 berlangsung perundingan yang sangat alot, antara utusan Indonesia yaitu Mr Soewandi (menteri kehakiman), Dr Soedarsono (ayah Men.HanKam Juwono Soedarsono yang saat itu menjabat menteri dalam negeri) dan Mr Abdul Karim Pringgodigdo. Dengan delegasi Pemerintah Belanda yang dimpimpin langsung Perdana menteri Schermerhorn. Dalam delegasi ini terdapat Dr Drees (menteri sosial), J.Logeman (menteri urusan seberang), J.H.van Roijen (menteri luar negeri) dan Dr van Mook (selaku letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda).

Konsep Protokol yang diterbitkan pada tanggal 29 April 1946 sebagai hasil perundingan berbunyi sebagai berikut :
1. Pemerintah Belanda akan berusaha dan mendorong melalui konstitusional agar didalam waktu yang secepat mungkin dibentuk suatu negara merdeka di Indonesia berdasarkan federasi sesuai pernyataan pemerintah tanggal 10 Februari 1946 yang mencakup semua wilayah Hindia Belanda dan merupakan mitra Nederland, Suriname dan Curacao dalam ruang lingkup Kerajaan Belanda.
2. Pemerintah Belanda mengakui bahwa yang mewakili Pulau jawa terkecuali wiilayah yang dikuasai Pemerintah Militer Sekutu adalah Pemerintah Republik Indonesia yang berkuasa secara defakto. Pemerintah Belanda mencatat dan memperhatikan tuntutan Republik Indonesia bahwa kekuasaannya termasuk Sumatera. Sumatera dan bagian lain Hindia belanda kemudian akan diberi kesempatan menyatakan secara bebas keinginannya mengenai status mereka dalam negara merdeka Indonesia.
3. Pemerintah Republik akan bekerja sama dengan Pemerintah Belanda dalam membangun negara merdeka Indonesia. Sambil menunggu terwujudnya negara merdeka Indonesia, Republik bertanggung jawab didaerah kekuasaan defaktonya untuk memulihkan kembali dan mempertahankan hukum dan keamanan, perlindungan terhadap orang dan hartanya, dan dengan segera membebaskan dan menjaga keamanan para interniran. Jika Republik tidak sanggup melaksanakan tugas itu, Badan-badan Pemerintah Belanda akan melaksanakan kewajiban tersebut.
4. Pemerintah Republik akan menerima baik pasukan sekutu dan Belanda yang tiba di Pulau Jawa berdasarkan keputusan Panglima tertinggi sekutu. Dan membantu mereka dalam melaksanakan tugas menawan dan melucuti senjata tentara Jepang, serta membebaskan para interniran dan tawanan perang. Cara melaksanakan tugas ini akan diatur oleh instansi yang bersangkutan.
5. Permusuhan akan segera dihentikan dengan syarat kedua belah pihak dengan memperhatikan pasal 4, akan mempertahankan kedudukan masing-masing termasuk hubungan antara kedudukan itu. Mereka secepatnya akan mengadakan pembicaraan mengenai kerja sama dalam pelaksanaan peraturan ini.
6. Untuk mempersiapkan konperensi kerajaan (Rijks Conferentie) Pemerintah Belanda dalam waktu dekat akan mengadakan pembicaraan dengan Republik dan dengan wakil-wakil, dari bagian lain dari Indonesia dan dengan kelompok penduduk yang tidak termasuk Warga negara Indonesia. Pembicaraan tersebut mengenai bentuk negara Indonesia merdeka, kedudukan dalam hubungan ketatanegaraan bersama, hubungan dengan kekuasaan asing, kerja sama dengan Nederland, dan hal memenuhi kepentingan materi dan kebudayaan warga Belanda dan asing di Indonesia. Pembicaraan itu akan diadakan di Indonesia atau Nederland.
7. Peraturan mengenai penunjukan wakil-wakil dari Sumatera, terkecuali wilayah yang diduduki pemerintahan militer sekutu, akan dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda setelah diadakan pembicaraan dengan Pemerintah Republik. Mengenai penunjukan wakil-wakil bagian lain Indonesia dan wakil-wakil kelompok penduduk yang tidak termasuk warga negara Indonesia akan diberi tahukan kepada Pemerintahan Republik. Daerah-daerah dan kelompok-kelompok tersebut juga berhak untuk menyerahkan perwakilannya kepada Pemerintah Republik. Pemerintah Republik akan mengusahakan adanya perwakilan dari golongan minoritas Indonesia dalam kekuasaan defaktonya dan memberitahukan kepada Pemerintah Belanda peraturan yang dibuat untuk perwakilan-perwakilan tersebut.
8. Apabila suatu daerah melalui pernyataan perwakilannya masih mempunyai keberatan terhadap masuknya tak bersyarat kedalam negara merdeka itu untuk daerah yang bersangkutan, untuk sementara waktu akan diberikan kedudukan istimewa dalam negara Indoneasia merdeka yang akan dibentuk.
9. Sambil menunggu terwujudnya negara Indonesia merdeka berdasarkan federasi dan untuk menyesuaikan pemerintahan umum di Hindia Belanda dengan butir-butir persetujuan tersebut, dalam badan-badan pemerintahan Hindia Belanda segera akan dimasukkan wakil-wakil dari Republik Indonesia, wakil-wakil dari bagian Indonesia lain dan wakil-wakil kelompok penduduk yang tidak termasuk warga negara Indonesia.
10. Protokol ini disusun didalam bahasa Belanda dan Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran naskah bahasa Belanda yang menentukan.

Setelah selesai perundingan pada prinsipnya perundingan ini dianggap kurang mencapai tujuannya. Bahkan Dr Soedarsono memberikan pendapat umum bahwa perundingan Hoge Veluwe gagal sama sekali.

Setelah proklamasi, sepanjang 1946 pasukan sekutu terutama Inggris, dengan susah payah ‘memulihkan ketertiban dan keamanan’. Pasukan militer Belanda dan pemerintah Nederlands-Indie (Hindia Belanda) di bawah pimpinan Luitenant Gouverneur-generaal Van Mook mulai bisa mengendalikan keadaan.

Hal sama juga berlaku bagi pemerintah Republik, di mana para pejuang mulai menguasai wilayah-wilayah di Jawa dan Sumatera.

Saatnya untuk duduk pada meja perundingan. Perdana Menteri Schermerhorn sebelumnya di April 1946 telah melakukan serangkaian pembicaraan dengan delegasi Indonesia di De Hooge Veluwe, Negeri Belanda.

Namun dia saat itu tidak berani mengambil keputusan. Soalnya, pemerintahannya tidak terbentuk secara demokratis. Baru kemudian setelah pemilu pertama usai perang dan terbentuk kabinet pemerintahan Beel, sikap baru (dalam menyikapi republik, res) di lingkup kerajaan bisa diambil.

Schermerhorn diangkat menjadi ketua tim beranggota tiga orang yang disebut Commissie-Generaal (Komisi Umum), sesuatu yang baru dalam tatanegara Kerajaan Belanda. Komisi ini mendapat mandat luas atas nama pemerintah Belanda untuk melakukan perundingan di Indonesia demi masa depan yang dapat diterima kedua pihak.

Linggardjati: Prinsip dan Fakta

Pada 11 November 1946, sebuah pesawat terbang Catalina, yang membawa anggota Badan Komisi Jenderal Belanda (delegasi Belanda), meninggalkan Jakarta. Di hari yang sama, dengan menggunakan mobil, delegasi Indonesia juga bergerak menuju tujuan yang sama. Kedua delegasi hendak menggelar perundingan lanjutan di Kuningan, Cirebon mengenai proses dekolonisasi Belanda di Indonesia.

Perundingan itu sebenarnya sudah berlangsung sejak 22 Oktober 1946 di Jakarta tapi belum mencapai titik temu, bahkan terancam gagal. Dalam kebuntuan, muncul gagasan dari delegasi Belanda untuk menghadirkan Sukarno-Hatta dalam proses perundingan selanjutnya. “(Willem) Schermerhorn berpendapat, sebuah pembicaraan dengan Sukarno di Yogyakarta atau di mana saja adalah hal yang amat penting agar semua menjadi final,” tulis Roesdhy Hoesein, dalam buku “Terobosan Soekarno dalam Perundingan Linggardjati”

Namun karena Sukarno-Hatta tak memungkinkan datang ke Jakarta dan pemerintah Belanda melarang delegasinya untuk pergi ke Yogya, dicarilah tempat netral. Atas saran Maria Ulfah, perundingan akhirnya diadakan di Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Lokasinya sangat indah, di kaki gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat. Temperatur udaranya sepanjang tahun juga nyaman. Singkat kata, Linggardjati adalah sebuah tempat wisata ideal. Namun di November 1946, tempat itu dihantui ketegangan perundingan delegasi Belanda dan Republik Indonesia.

Perundingan dimulai pada hari kedua setelah kedatangan kedua delegasi di Kuningan. Meski pembahasan pasal demi pasal kembali berlangsung alot, secara umum, untuk pasal-pasal tertentu, kedua pihak menemukan kata sepakat. Tapi ada sejumlah pasal yang masih mengganjal.

“Saat itu jelas sekali bahwa delegasi Indonesia kami bawa berunding sampai kolaps. Kami juga nyaris terkapar,” ujar Prof.Dr.Ir. W. Schermerhorn dalam ‘laporan rahasia’.

Sebagai ketua apa yang disebut Commissie-Generaal (Komisi Umum, red), sebuah komisi beranggota tiga orang yang mewakili pemerintah Belanda berunding dengan Indonesia, Prof. Schermerhorn mencatat semua detil peristiwa.

12 November 1946, lewat tengah malam. Prof. Schermerhorn menyadari sepenuhnya makna sejarah dari misi yang dipimpinnya dan oleh sebab itu dia mencatat semuanya dalam buku harian dari 20/9/1946 hingga awal Oktober 1947.

Sekretarisnya, Piet Sanders, seorang ahli hukum muda, juga melakukan hal sama. Sanders mengirim temuan-temuannya langsung kepada istrinya dan menulis surat ke istrinya itu segera setelah tiba, bahwa berdialog dengan Soekarno, presiden Republik Indonesia yang tidak diakui oleh Belanda, tidak terhindarkan lagi.

Enampuluh tahun kemudian, Sanders mengatakan bahwa pernyataannya itu terutama ditujukan untuk situasi di Negeri Belanda. “Soekarno dianggap sebagai seorang pengkhianat negara, kami tidak akan berdialog dengan Soekarno.”

Begitu tiba di Indonesia, Sanders dan anggota Commissie-Generaal lainnya segera berubah pandangan. “Soekarno diakui secara internasional, dia satu-satunya figur berpengaruh. Jika ingin mencapai kesepakatan dengan Republik, maka tidak bisa lain kecuali berdialog dengannya.” Demikianlah. Perundingan akhirnya digelar di Linggardjati.

Kelak di kemudian hari, Minister van Overzeese Gebiedsdelen (Menteri Wilayah Seberang Lautan) yang sebelum kemerdekaan Indonesia bernama Menteri Koloni, menjelaskan kepada Tweede Kamer (parlemen): “Di sana berlaku fakta, di sini prinsip.”

Soekarno telah hadir di Linggardjati, untuk perkenalan dengan delegasi. Dengan kharismanya yang kuat dia begitu menarik perhatian setiap orang. Kemudian dimulailah perundingan Linggardjati di saat republik masih berusia beberapa bulan dan revolusi masih berkobar.

Perundingan antara delegasi Indonesia pimpinan Perdana Menteri Sjahrir dan delegasi De Comissie Generaal mewakili pemerintah Belanda pada hari pertama itu (Senin, 11/11/1946) berlangsung alot hingga larut malam.

Belanda mengajukan sejumlah 17 Pasal, yang langsung dipelajari delegasi Indonesia dengan seksama satu per satu. Dari pasal-pasal itu banyak termuat hal-hal sangat sensitif. Di antaranya Belanda tetap ingin memainkan peran di Nederlands-Indie. Sementara tuntutan republik jelas, yakni merdeka dan perwakilan yang sudah dirintis di India agar diakui.

Senin malam menjelang Selasa delegasi kedua pihak diundang oleh presiden Soekarno, yang menginap di vila Linggardjati beberapa kilometer dari lokasi perundingan. Ternyata Soekarno punya kejutan.

Malam itu Soekarno menyatakan bisa menerima sepenuhnya 17 Pasal yang disodorkan Belanda, dengan syarat kata ‘vrijheid’ (merdeka) diganti dengan ‘souvereiniteit’ (kedaulatan) saat pengakuan republik.

De Commissie-Generaal menyatakan setuju, meskipun anggota komisi Van Poll merasa keberatan. Tapi saat terjadi persetujuan itu Perdana Menteri Sjahrir tidak hadir. Karena kelelahan memimpin delegasi berunding dengan Belanda sepanjang hari, Sjahrir tak bisa menghadiri pertemuan malam itu di vila tempat Soekarno menginap.

Ternyata kemudian, Sjahrir murka besar begitu mendengar bahwa Soekarno terlalu gegabah menyetujui pasal-pasal yang diajukan Belanda, dengan perubahan kecil pada ‘vrijheid’ menjadi ‘souvereiniteit’. Menarik kembali persetujuan itu sudah tidak mungkin lagi.

“Soekarno betul-betul figur paling menentukan di Indonesia saat itu,” kenang Piet Sanders.

Soekarno meninggalkan Linggardjati keesokan harinya, Rabu (13/11/1946). Sementara kedua delegasi kembali ke Jakarta untuk mengurus beberapa detil perjanjian. Perjanjian ini akhirnya resmi ditandatangani oleh Schermerhormn dan Sjahrir pada pada 15/11/1946.

Isi Perjanjian Linggardjati:

Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan wilayah Jawa, Sumatra dan Madura
Belanda-Indonesia setuju untuk membentuk federasi (Republik Indonesia Serikat)
RIS bersama wilayah-wilayah lain di bawah uni Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Kepala Negara.

Posisi Sukarno dalam perundingan itu jelas: bukan anggota delegasi. Mereka hanya “mengawal” proses perundingan. Dan kedatangan mereka merupakan keinginan delegasi Belanda. Tapi apa mau dinyana. Kendati berat, delegasi Indonesia mau menerima keputusan tersebut. Namun tak berarti mereka menerima begitu saja persetujuan sepihak dari Sukarno. Sjahrir dan anggota delegasi lainnya lantas mengadakan rapat tertutup dengan Sukarno. Mereka minta Sukarno menjelaskan dasar keputusan yang diambilnya. Dengan tenang, Sukarno memberikan penjelasan. Mereka, termasuk Sjahrir, akhirnya tunduk pada keputusan Sukarno.

“Tampaknya, dibandingkan dengan delegasi Indonesia, delegasi Belanda sangat memperhatikan pengaruh Sukarno sebagai presiden. Bagi Schermerhorn dan (Lord Louis) Mountbatten, Sukarno-lah tokoh penentu dalam penetapan kebijakan pihak Indonesia soal perundingan Indonesia-Belanda. Walupun Sjahrir adalah pelaksananya,” tulis Roesdhy Hoesein, dalam bukunya “Terobosan Soekarno dalam Perundingan Linggardjati”

Referensi :
Terobosan Soekarno dalam Perundingan Linggardjati, Rushdy Hoesein, Kompas, Mei 2010.
Renville. Ide Anak Agung Gde Agung. Pustaka Sinar Harapan. 1991.
http://www.nederlandsindie.com
http://serbasejarah.wordpress.com/2011/04/21/linggardjati-antara-soekarno-dan-syahrir/#more-4910